Bangkalan - Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini dinilai merugikan Indonesia dan masyarakat. Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah adalah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).
"Kita telah menutup ratusan tambang-tambang tanpa izin. Tambang-tambang tanpa izin. Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara," kata Prabowo dalam sambutannya.
Presiden mengungkapkan, pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menghentikan praktik penyelundupan dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Bahkan, menurutnya, terdapat tambang ilegal yang telah beroperasi selama delapan tahun tanpa tersentuh penindakan.
Prabowo menyebut pemerintah telah mengerahkan berbagai institusi, termasuk TNI Angkatan Laut dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, untuk menekan praktik penyelundupan yang menyebabkan kerugian negara. Namun demikian, aktivitas ilegal tersebut masih ditemukan di sejumlah wilayah.
"Sampai hari ini penyelundupan masih berjalan. Sudah kita kerahkan Angkatan Laut, sudah kita kerahkan Bea Cukai, sudah kita kerahkan ribuan prajurit, masih saja," ujarnya.
Menurut Prabowo, pemberantasan penyelundupan dan kebocoran sumber daya alam bukanlah pekerjaan yang mudah. Namun, langkah tersebut harus terus dilakukan demi menjaga keberlangsungan pembangunan nasional dan memastikan kekayaan negara dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
"Ini tidak ringan, ini tidak ringan. Saya mengerti ini tidak ringan, tapi apa boleh buat, apa pun harus kita kerjakan untuk supaya negara kita selamat. Tidak ada negara yang bisa selamat kalau resources-nya, sumber-sumber dayanya diambil terus, rakyat banyak yang miskin," tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa kunci utama menjaga kekayaan negara adalah menghadirkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Ia menegaskan tidak boleh ada ruang bagi korupsi di lingkungan pemerintahan karena hal tersebut menjadi salah satu penyebab kebocoran anggaran dan sumber daya negara.
"Negara kita besar, negara kita luas, dan negara kita sangat sangat sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar tidak boleh korup, tidak boleh ada korupsi di pemerintah Republik Indonesia," pungkasnya.
Pernyataan Presiden tersebut sekaligus menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat pengawasan terhadap sektor pertambangan, mempersempit ruang gerak penyelundupan sumber daya alam, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.