Bojonegoro - Langkah tegas Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, yang memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pengerukan lahan di Kecamatan Trucuk pada Selasa (4/8/2026), justru memunculkan polemik di tengah masyarakat. Di balik aksi penertiban tersebut, muncul pertanyaan mengenai konsistensi pemerintah daerah dalam menegakkan aturan terhadap aktivitas serupa di wilayah lain.
Sejumlah warga menilai penegakan hukum dan penertiban seharusnya dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terfokus pada satu lokasi. Mereka berharap seluruh aktivitas pengerukan tanah maupun dugaan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perizinan diperiksa dengan standar yang sama.
Ironisnya, menurut keterangan warga, lokasi yang menjadi sasaran sidak di Kecamatan Trucuk bukan merupakan kegiatan pertambangan. Mereka menjelaskan bahwa lahan tersebut berupa kawasan perbukitan yang selama puluhan tahun hanya ditumbuhi pohon jati dan belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pertanian.
Pengerukan dilakukan, kata warga, untuk meratakan kontur tanah sehingga dapat diubah menjadi lahan persawahan yang lebih produktif dan mendukung program ketahanan pangan.
"Ini semata-mata upaya kami mengubah lahan yang kurang berguna menjadi sawah yang bisa menopang kehidupan kami ke depannya. Kami berharap hal ini bisa dipahami, bukan justru dihambat," ujar salah seorang warga, Rabu (5/8/2026).
Di sisi lain, masyarakat mengaku masih melihat adanya aktivitas yang mereka duga sebagai penambangan di sejumlah kecamatan lain. Aktivitas tersebut, menurut mereka, berlangsung menggunakan alat berat dengan lalu lintas kendaraan pengangkut material yang masih terlihat beroperasi.
Warga berharap pemerintah juga melakukan pemeriksaan terhadap lokasi-lokasi tersebut untuk memastikan seluruh kegiatan telah memiliki perizinan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Sorotan masyarakat semakin menguat setelah Bupati Bojonegoro menyampaikan komitmennya bahwa seluruh aktivitas pertambangan maupun pengerukan tanah akan ditertibkan secara merata.
"Seluruh aktivitas pertambangan maupun pengerukan tanah di wilayah kita akan kita tertibkan secara merata dan konsisten, tanpa pandang bulu," tegas Bupati Bojonegoro.
Pernyataan tersebut disambut positif oleh masyarakat. Namun mereka berharap komitmen tersebut benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata di lapangan sehingga tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda terhadap lokasi tertentu.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah belum memberikan tanggapan atas pertanyaan mengenai dasar penentuan lokasi sidak maupun terkait harapan masyarakat agar penertiban dilakukan secara merata. Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media melalui berbagai saluran komunikasi, namun belum memperoleh respons.
Pengamat kebijakan publik menilai, penegakan aturan yang konsisten merupakan salah satu kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dalam menentukan prioritas penindakan dinilai penting agar tidak memunculkan persepsi adanya perlakuan berbeda.
Kini masyarakat menunggu realisasi komitmen pemerintah daerah. Apabila memang terdapat aktivitas pengerukan tanah maupun pertambangan yang melanggar ketentuan di wilayah lain, warga berharap seluruhnya diperiksa dan ditindak sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang siapa pelakunya maupun di mana lokasinya.
Masyarakat juga berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang berupaya mengembangkan lahan pertanian secara legal, sehingga penegakan aturan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.